MINYAK TANAH YANG UDAH MULAI BINASA MASIH AJA YANG NGANTRI

Masih Ada Antre Minyak Tanah di Majene

K25-11 Ratusan warga Kelurahan Rangas Majene, Sulawesi Barat rebutan minyak tanah. Harga minyak tanah di pengecer mencapai Rp 7.000 per liter atau jauh di atas HET Rp 3.250 per liter.

1

MAJENE, HANGAT-NEWS — Demi mendapatkan 3 liter minyak tanah, ratusan ibu rumah tangga di Majene, Sulawesi Barat, rela mengantre berjam-jam di pangkalan dan pengecer minyak tanah.

Pengurangan jatah minyak tanah dari Pertamina dari 8.000 liter per pekan menjadi 5.000 liter per pekan menjadi pemicu antrean warga di pangkalan dan pengecer. Para ibu dari Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Majene, ini seharusnya sibuk di tempat kerja atau menjalankan rutinitas dapur mereka.

Namun, mereka harus mengantre di pangkalan atau pengecer agar bisa pulang membawa minyak tanah. Rutinitas di pangkalan atau pengecer ini hampir setiap hari dilakukan para ibu di sejumlah pangkalan atau pengecer yang terbuka.

Maklum, jatah 3 atau 5 liter minyak tanah di pangkalan hanya cukup untuk kebutuhan satu atau dua hari. Padahal, konversi minyak tanah ke gas belum sepenuhnya diberlakukan di wilayah ini.

"Tidak ada pekerjaan lain, tiap hari kami cuma di pangkalan atau pengecer menunggu minyak tanah berjam-jam," tutur Ramlah, ibu rumah tangga, Minggu (24/4/2011).

Pangkalan di Kelurahan Rangas ini biasanya hanya buka dua hari untuk membagikan 5.000 jatah minyak tanah dari Pertamina. Itu sebabnya, para perempuan yang membutuhkan minyak tanah terpaksa mencari di pangkalan atau pengecer lain yang harganya hampir dua kali lipat, Rp 7.000 per liter.

Para ibu ini berharap, pangkalan dan Pertamina bisa membenahi manajemen distribusi minyak tanah hingga ke konsumen. Sejumlah ibu kesal karena lebih dari separuh waktunya dihabiskan hanya untuk menongkrongi minyak tanah di pangkalan.

"Kami tak bisa mengerjakan pekerjaan lain gara-gara setiap hari antre begini. Ini menyusahkan warga," ujar Darmawati, konsumen minyak tanah di Kelurahan Rangas.

Mereka berharap pemerintah turun tangan mengawasi jalannya distribusi minyak tanah untuk membantu masyarakat miskin dalam mendapatkan minyak tanah bersubsidi. Sementara itu, pihak pangkalan beralasan, pengurangan jatah untuk pangkalan menyebabkan warga harus mengantre di pangkalan.