Momentum Australia Stop Ekspor Sapi

Mendesak, Sensus Ternak di Indonesia

BOGOR (Hangat-News) – Usaha pemerintah untuk mencapai swasembada daging pada 2014 terkendala beberapa hal, di antaranya mengetahui dengan jelas berapa total populasi ternak di Indonesia.

Pemerintah memang sudah berupaya dengan melakukan sensus ternak. Namun apakah proses sensus yang dilakukan sudah menjamin data tersebut valid dan akurat?

Hal ini disampaikan oleh drh. Rahmat Hidayat, M. Si, Sekretaris Pusat Studi Hewan Tropika (CENTRAS) LPPM IPB kepada wartawan.

Menurutnya, sensus ternak harus dilakukan secara cepat dan serentak di seluruh Indonesia.

“Perpindahan ternak dari satu wilayah ke wilayah lainnya sangat cepat, sehingga proses sensus ternak juga harus dilakukan secara cepat dan serentak. Hal ini untuk meminimalisasi penggelembungan data,” ujarnya.

Drh. Rahmat mengatakan, di lapangan masih lemah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Malah menimbulkan kesan bahwa program swasembada daging merupakan program pemerintah pusat saja.

Momentum, kebijakan Australia tentang penghentian ekspor sapi ke Indonesia, bisa kita jadikan sebagai mimpi besar untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk
mensukseskan swasembada daging.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan hewan perlu dilakukan setiap hari karena ada beberap penyakit yang dalam kurun waktu 24 jam bisa berakibat fatal.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Suryahadi Kepala CENTRAS LPPM IPB menyampaikan ada beberapa hal yang bisa membantu mensukseskan swasembada daging. Yakni dengan mengefisiensikan pakan ternak. Peternak harus dibantu dengan subsidi pakan yang standar dan diproduksi dalam negeri.

Saat ini, pakan ternak harganya mahal. Banyak lahan tak terpakai yang harusnya bisa diberdayakan untuk pakan ternak namun peternak terkendala dengan biaya transportasinya. Jika pemerintah sudah menyiapkan pakan yang terstandar dan bergizi, peternak tidak perlu lagi dibebani dengan biaya transportasi.

“Selain itu, ternak sapi relatif bisa dikendalikan, kita hanya perlu memantau arus keluar masuk ternak. Dan perlu kerjasama dengan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) untuk mengenali ternak illegal dan diberikan punishment kepada pelakunya agar jera,” ungkapnya.(hangat-news)