"Kalau bisa jangan saya deh. Anda nanya orang lain ajalah," saya berkelit.
"Kenapa?"
"Kalau saya yang jawab, kasihan sama Jokowi. Rapornya banyak yang merah. Ibarat anak sekolah, Jokowi lulus dengan banyak catatan," kata saya.
Si nona tertawa kecil dan suasana mulai akrab. Kayak sudah kenal lama aja. Singkat cerita, dia tetap memaksa saya menjawab pertanyaan-pertanyaan pesanan lembaganya. Responden hanya dikasih 2 opsi jawaban hitam putih: suka atau tidak suka, yakin tidak yakin, mampu tidak mampu.. dst.
Soal pangan, saya jawab bagus sekali. Sejak dilantik 20 Oktober 2014 Jokowi punya program swasembada pangan. Beliau gandeng TNI AD di seluruh Indonesia untuk membantu petani, ikut menanam padi, membenahi saluran irigasi, dsb. Program ini sangat sukses di Sidoarjo sehingga menteri pertanian langsung turun untuk panen raya.
Soal infratruktur juga bagus banget. Jokowi jelas punya komitmen untuk pembangunan dan perbaikan jalan raya, bikin tol darat, tol laut, buka bandara-bandara perintis, pelabuhan, dsb. Nilainya pasti A. Sangat bagus.
Lalu, si nona masuk ke soal hukum, demokrasi, hak asasi manusia. Rapor tuan presiden merah semua! Secara subjektif, saya sangat kecewa dengan kriminalisasi KPK, penangkapan Bambang Widjajanto dan Abraham Samad, kedua pimpinan KPK, yang membuat KPK lumpuh.
Saat itu Presiden Jokowi seakan membiarkan KPK dijadikan bulan-bulanan oleh Bareskrim Mabes Polri. Sampai sekarang pun KPK hanya dipimpin oleh pelaksana tugas. Sejak peristiwa ini, simpati saya pada Jokowi jatuh ke titik nadir. Saya melihat Jokowi tidak punya ketegasan sebagai kepala negara. Kasihan Bambang Widjajanto dan Abraham Samad yang dijegal, dicari-cari kesalahannya, sementara yang punya rekening gendut, yang sumbernya abu-abu, malah dibiarkan.
Saya juga kecewa dengan penunjukan jaksa agung yang mengecewakan publik. Kader Nasdem, HM Prasetyo, tidak meyakinkan sebagai pendekar hukum. Publik pun menganggap Prasetyo ini titipan Surya Paloh, pemilik Partai Nasdem. Maka sangat sulit mengharapkan kejaksaan agung bisa setangguh KPK (sebelum dikriminalisasi).
Belakangan KPK juga mau dilumpuhkan dengan revisi undang-undang yang disodorkan kader PDI Perjuangan. Ingat, Jokowi itu (istilah Bu Megawati) berstatus petugas partai PDIP! Dia harus mengikuti garis kebijakan partai kalau tidak ingin digoyang partainya sendiri. Maka, saya pun tidak ragu-ragu memberi nilai merah untuk bidang hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan sejenisnya.
Bagaimana dengan hak asasi manusia? "Sangat buruk. Sangat mengecewakan," jawab saya pada si gadis surveyor itu.
Selain saya menolak eksekusi mati, hampir setiap minggu saya bertemu para pengungsi asal Sampang, Madura, di kompleks Puspa Agro Sidoarjo. Sudah tiga tahun sekitar 350 warga Sampang ini diusir dari kampung halamannya. Rumah-rumah mereka dibakar. Sawah ladang mereka habis dibakar dan dijarah. Hanya karena mereka dianggap berbeda paham dengan penduduk mayoritas yang sama-sama Islam.
"Pemerintah sudah lama tutup mata dengan kami. Pemerintah membiarkan kami tinggal di sini tanpa kepastian kami akan dipulangkan," begitu keluhan teman-teman pengungsi yang sederhana itu.
Sejak Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, tidak ada solusi yang demokratis dan menjunjung hak asasi manusia. Satu-satunya solusi yang ditawarkan: para pengungsi itu diminta taubat, kemudian menganut paham yang dianut warga mayoritas. Tidak ada tempat untuk Syiah di Sampang atau Pulau Madura.
Survei ini melibatkan ratusan, mungkin ribuan, responden di seluruh Indonesia. Saya tahu banyak warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Tapi tidak sedikit warga yang tidak puas, kecewa, gregetan, dengan Jokowi yang memang seorang manusia biasa.
Tapi, kalau dipikir-pikir, seandainya Prabowo yang jadi presiden pun rapornya mungkin tidak akan jauh berbeda. Sebab, Indonesia ini negara yang sangat luas, penduduknya 250 juta, dan sudah telanjut ruwet tidak karuan.
[Hangat-News]
0 komentar:
Posting Komentar