Budaya NTT Hambat Bisnis

Budaya NTT Hambat Bisnis

Pernah membaca PANJEBAR SEMANGAT? Saya kebetulan rutin membaca majalah mingguan berbahasa Jawa ini. Sekalian memperbaiki kualitas bahasa Jawa saya, khususnya yang krama inggil, plus lebih memahami pernik-pernik budaya Jawa.

Salah satu kolom di PANJEBAR SEMANGAT yang tak pernah saya lewatkan adalah tulisan Suprawoto. Dia staf ahli Menteri Komunikasi dan Informasi. Dulu, Pak Prawoto pejabat penting di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Cara bertutur Pak Prawoto asyik. Bahasa Jawanya pun mudah dipahami. Kata-kata sulit, arkais, jarang dipakai. Pak Prawoto menyentil lewat cerita. Kritiknya tidak langsung, tapi terasa, bagi yang punya perasaan. Kritikan halus khas Jawa.

Tumben, di PANJEBAR SEMANGAT edisi 16 Oktober 2010, Pak Prawoto membahas kunjungannya selama seminggu di Kupang, ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi saya. Pak Prawoto menginap di Hotel Kristal, dekat pantai. Dia menulis:

“Yen bengi nyawang segara saka Hotel Kristal, katon para nelayan golek iwak. Prau lan kapal katon nganggo lampu kang pating krelip ana ing laut. Ana prau kang mung lampune siji. Lan ana prau kang lampune akeh....”

Pak Prawoto mengaku senang menikmati ikan bakar di Kupang yang rasanya wuenaak tenan. Ikannya segar-segar. Bukan ikan yang disimpan lama di kulkas. Tapi dia sedih karena nelayan asli NTT hanya bisa mencari ikan dengan perahu-perahu kecil. Sementara perahu-perahu besar, yang lampunya banyak, milik orang luar.

Bukan itu saja. Di depot ikan bakar, orang-orang NTT hanya sekadar menjadi tukang bakar ikan. Pekerja rendahan. Sedangkan pemilik atawa si juragan orang luar NTT: Manado, Bugis, Jawa, Padang, Tionghoa, dan sebagainya. Mengapa bisa begitu?

“... pancen warga NTT kurang nduweni jiwa bisnis. Lan maneh budayane wong NTT kurang ndhukung cara-cara bisnis,” tulis Pak Prawoto setelah omong-omong dengan teman lamanya yang kerja di Kupang. Pejabat-pejabat setempat juga bilang begitu.

Leres, Pak!

Anda benar sekali! Jiwa bisnis itu memang belum dipunyai orang NTT yang meliputi Pulau Flores, Timor, Sumba, Alor, Lembata, Adonara, Solor, Rote, Semau, dan pulau-pulau kecil di sana. BUDAYA lokal yang menekankan EXTENDED FAMILY sulit mendukung bisnis apa saja.

Karena itu, sejak dulu hanya orang-orang Tionghoa yang bisa berbisnis dan maju pesat. Sementara orang-orang NTT [asli] tetap tertinggal di landasan. Orang-orang NTT hanya berlomba-lomba menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Apa pun dilakukan asalkan bisa jadi pegawai. Korupsi, kolusi, nepotisme terjadi.

Para pejabat mulai yang rendah hingga tinggi, camat, bupati, gubernur... cenderung mendahulukan ‘orang-orangnya’, sanak keluarganya di kampungnya, untuk diangkat PNS. Kalau orang Rote jadi gubernur, alamat banyak orang Rote yang diangkat sebagai PNS. Orang Adonara gubernur, maka ramai-ramailah orang Adonara menduduki pos-pos penting di kantor pemprov.

Ada-ada saja akal untuk mem-PNS-kan sanak keluarga si pejabat. Ada cara halus, sedang, hingga kasar. Bagaimana kalau si pejabat itu tidak mau ‘mengangkat’ sesama orang dari kampungnya sebagai PNS atau menduduki jabatan penting? Mengutip tulisan Pak Prawoto, sistem keluarga batih [extended family] itu akan membuat si pejabat serba salah. Bisa dimusuhi orang-orang kampungnya. Dianggap sebagai pejabat yang lupa asal-usul. Kacang lupa kulit.

Konsep EXTENDED FAMILY yang berlebihan, bukan KELUARGA INTI seperti di Jawa, membuat KKN [korupsi, kolusi, nepotsime] sangat subur di bumi NTT. Pejabat-pejabat mana pun dipaksa korupsi demi menjaga sistem EXTENDED FAMILY. Seorang gubernur NTT yang asli Adonara, misalnya, akan dimaki-maki ketika berada di Pulau Adonara manakala dia ‘mengabaikan’ putra-putra Adonara.

Begitu pula kalau gubernurnya orang Alor, Sumba, Rote, Timor, dan seterusnya. Makanya, ada baiknya juga sekali-sekali orang Jawa atau Sunda atau Batak dijadikan gubernur NTT. Potensi KKN tetap saja ada, tapi tak akan separah ketika gubernur atau bupati atau wali kotanya ‘putra daerah’.

Mengapa orang NTT yang dilihat Pak Prawoto hanya jadi tukang bakar ikan? Mana majikan depot atau restoran yang asli NTT? EXTENDED FAMILY kurang mendukung, bahkan sangat tidak mendukung bisnis di NTT.

Pak Prawoto menulis:

“La yen bisnis apa-apa genah ana etungane. Utang ya utang, tuku ya tuku. Lan kabeh wis kudhu nyadari, lan ya kudu mengkono yen ana ing donyaning bisnis.”

Prinsip dasar berbisnis ini yang belum dipahami orang NTT yang budayanya EXTENDED FAMILY: keluarga besar, fam, marga, kampung, adat istiadat. Orang NTT, seperti disentil Pak Prawoto, sulit membedakan UTANG atau TUKU [membeli]. Utang harus dibayar agar cashflow tetap lancar. Membeli, ya, pakai uang. Ada uang, ada barang!

Seandainya depot ikan bakar itu dibuka di pelosok Lembata, misalnya, orang akan ramai-ramai datang, makan, ngobrol santai. Plus tidak lupa minum tuak atau sedikit arak sampai sedikit ngeliyeng. Badannya oleng, akal sehat mulai miring. Pulanglah ama-ama, opu-opu, kaka-ari....

Tidak bayar atau LUPA bayar! “Ah, kita kan masih keluarga. Kakekmu itu saudaranya kakek saya. Kita punya hubungan sangat erat,” begitu kira-kira dalih para pengunjung warung yang ngemplang itu.

Sangat sulit menagih utang karena kaburnya batasan antara UTANG, TUKU, NJALUK [minta], HIBAH [sumbangan]. Orang-orang NTT [umumnya] hanya ingin menikmati sesuatu tanpa bayar hanya karena EXTENDED FAMILY itu tadi. Ah, daripada merusak hubungan di antara keluarga besar, sesama orang kampung, warung yang baru dirintis itu ditutup saja. Bisnis pun rusak.

Jika engkau diminta uang Rp 1 juta atau Rp 500.000 untuk acara pesta atau biaya rumah sakit, jangan pernah berharap uang itu dikembalikan. Lha, wong sing njaluk iku ndlulur dhewek, dhulur sing wis wuadooh.. banget!

Hingga 1990-an, setahu saya di Flores Timur dan Lembata, tidak ada warga asli yang buka warung, apalagi restoran, di Larantuka atau Lewoleba. Bisnis makanan atau minuman sangat berisiko. Sudah kolaps, hubungan kita dengan keluarga pun dipastikan rusak.

Di Larantuka, ibukota Kabupaten Flores Timur, hingga 1990-an, saya hanya melihat warung atau restoran Padang di Jalan Niaga, kemudian di depan alun-alun Bale Gelekat Lewotanah, dan restoran terang bulan milik Baba Icih. Kalau Larantuka yang jauh lebih maju saja tak ada orang kampung berbisnis, apalagi daerah-daerah pelosok.

Syukurlah, di beberapa tempat wisata di Kupang macam Pantai Lasiana, Pantai Pasirpanjang, atau kawasan Pelabuhan Tenau, saya melihat sudah ada banyak orang Rote atau Timor yang berjualan kelapa muda, pisang goreng keju, dan makanan kecil lainnya. Orang sudah mulai bisa membedakan UTANG, MEMBELI, dan MEMINTA.

Saat ini penduduk NTT berjumlah 4,7 juta jiwa. Menurut Gubernur Frans Lebu Raya, sekitar 23 persen masih tergolong keluarga miskin. NTT juga menjadi provinsi penyumbang keluarga miskin terbesar di Indonesia. Sudah banyak usaha, juga retorika, untuk mengikis angka kemiskinan di NTT.

Namun, persoalan pokok masih tetap berhubungan dengan budaya EXTENDED FAMILY dan ketiadaan jiwa bisnis. Soal entrepreneurship! Mengapa begitu? Sekali lagi, mengutip catatan Pak Prawoto:

“Manut para winasis, negara iku bakal cepet maju yen wargane luwih akeh kang nduweni JIWA BISNIS dibandingkan JIWA PEGAWE!”

[Hangat-News]