JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sudah terbiasa mendapat aksi penolakan yang dilatarbelakangi oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Basuki menganggap bahwa masyarakat kini sudah tidak lagi memedulikan latar belakang SARA dalam memilih pemimpin.
"Aku sudah kenyang SARA-lah. (FPI) itu kan kelompok kecil di republik ini yang tidak mau terima kenyataan hidup. Ideologi (masyarakat) sekarang, tidak ada guna. SARA yang penting (masyarakat) sejahtera," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (24/9/2014).
Aksi penolakan dengan latar belakang SARA ini pernah dialaminya saat dicalonkan menjadi Bupati Belitung Timur. Bahkan, di sana, 93 persen warganya adalah Muslim dan komposisi kursi di DPRD dikuasai oleh Partai Bulan Bintang (55 persen). [Baca: Lulung Ikut Orasi dalam Aksi FPI Tolak Ahok]
Ia mengaku tidak khawatir dengan ancaman FPI yang meminta DPRD untuk tidak melantik Basuki. Dengan nada bercanda, Basuki mengatakan, gaji yang didapatkan gubernur dan wakil gubernur hanya beda tipis.
"Bedanya hanya di kebijakan saja. Kalau gajinya mah sama, Rp 6-7 juta, ha-ha-ha.... Secara konstitusi kalau Pak Gubernur jadi presiden, saya langsung jadi gubernur," kata Basuki santai.
Selain itu, Basuki mengaku tidak takut pada ancaman tindak anarkistis yang akan dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat yang menolaknya. Sebab, menurut dia, Basuki juga preman di DKI.
"Saya preman pakai seragam. Kalau kamu preman, ya saya preman resminya," kata pria yang biasa disapa Ahok itu berseloroh.
Sebagai informasi, massa FPI melakukan aksi unjuk rasa menolak Basuki diangkat menjadi Gubernur DKI. Beberapa perwakilan mereka pun telah diterima oleh tiga pimpinan DPRD DKI, yakni Prestyo Edi Marsudi, Mohamad Taufik, dan Abraham Lunggana.
[Hangat-News/Kompas.com]
0 komentar:
Posting Komentar