Dunia pendidikan Indonesia mewarisi sistem pendidikan kolonial yang di satu sisi bersifat diskriminatif dan selektif (terbatas jumlahnya), tetapi di sisi lain memperlihatkan mutu yang sangat tinggi. Kurikulumnya sangat ketat dengan introduksi berbagai bahasa asing, tak kalah hebat dari pendidikan Eropa, dengan tingkat kegagalan yang tinggi bahkan untuk orang-orang Belanda sendiri. Toh dengan mutu setinggi itu, putra Indonesia seperti Agoes Salim mampu tampil sebagai lulusan terbaik dari seluruh HBS yang ada; memberi bukti bahwa jika mendapat wahana pembelajaran yang baik, manusia Indonesia pun bisa berprestasi.
Kenanglah juga kualitas dan kuantitas penelitiannya. Dr Eijkman, pemenang Hadiah Nobel bidang sains pada 1929, melakukan penelitiannya di Indonesia, malah pernah menjadi Direktur STOVIA dan memimpin Laboratorium Anatomi Patologis dan Bakteriologi (berdiri 1886) di negeri ini. Hingga akhir 1930-an, setidaknya telah berdiri 26 institut penelitian bereputasi tinggi. Ketika terjadi depresi ekonomi dunia pada 1930-an, banyak ilmuwan terbaik Eropa dan Amerika Serikat yang hijrah ke Indonesia, dan menemukan apa yang mereka sebut sebagai the scientific paradise. Tidaklah mengherankan jika jurnal-jurnal ilmu pengetahuan yang terbit di Indonesia waktu itu sangat terkenal di seantero dunia, terutama yang berkaitan dengan penelitian tanaman tropis. Bahkan ketika
Jepang masuk, sebuah perpustakaan di New York sengaja didirikan untuk terus mengoleksi karya-karya ilmiah dari Indonesia.
Ingatlah pula sejenak inisiatif pemerintah untuk mendorong minat tulis dan baca. Pendirian Balai Pustaka (BP) dengan proyek penerjemahannya pada 1917 memberi contoh hal itu. Apa pun agenda tersembunyi di balik pendiriannya, keberadaan BP berperan penting dalam penyediaan bahan-bahan bacaan yang murah bagi khalayak umum di Hindia. Selain itu, BP juga berfungsi sebagai medan permagangan bagi para pengarang Bumiputera untuk membuka jalan bagi keterpautan literati Hindia ke dalam semangat universal “Respublica litteraria” (Republik susastra dunia).
Alhasil, seiring dengan pertumbuhan kaum borjuis di perkotaan, tumbuh pula kantong-kantong kreativitas ilmu dan budaya. Kelas tinggi menjadi penyangga dari budaya tinggi. Tak mengherankan jika kualitas peradaban kita menjadi ukuran kemajuan, setidaknya untuk kawasan Asia Tenggara. Bandingkanlah dengan Malaysia. Hingga awal abad ke-20, kota-kota pantai di negeri ini lebih banyak dihuni oleh orang Eropa, China dan pendatang lainnya. Karena infrastruktur pengetahuan terbaik didirikan di kota-kota, bangsa Melayu jauh terbelakang dalam segi pendidikannya. Kelak, kehendak untuk memajukan bangsa Melayu mendorong pemerintahnya untuk mendatangkan tenaga-tenaga pengajar dari Indonesia yang lebih maju dan lebih bisa diterima karena kedekatan budayanya.
Tantangan rezim pendidikan dalam Republik Indonesia merdeka adalah bagaimana menyingkirkan diskriminasi dan memperluas kesempatan belajar, seraya tetap mempertahankan mutu pendidikan. Dalam kenyataannya, keduanya itu tidak selalu berjalan seiring. Tekanan pada kuantitas seringkali mengorbankan kualitas.
Lima tahun pertama setelah Indonesia mendapatkan kedaulatan penuh, perhatian pemerintah lebih tertuju pada pemulihan berbagai kerusakan infrastruktur pasca-revolusi di tengah sengitnya persaingan ideologi partai-partai politik yang menguras energi. Pada tahap ini, perhatian rezim pendidikan lebih tertuju pada penyusunan kebijakan dengan perhatian yang memprioritaskan pendidikan dasar.
Proyek modernisasi (material investment) Orde Baru memerlukan dukungan bidang pendidikan. Maka, rezim ini bersikap aktif dalam memajukan bidang pendidikan. Sejak Repelita II (1974/1975-1978/1979) sampai dengan Repelita IV (1984/1985-1988/1989), anggaran pendidikan di Indonesia terus-menerus mengalami kenaikan. Meskipun demikian, rata-rata prosentase anggaran pendidikan itu dari GNP selama periode tersebut
(yaitu sebesar 2,5%), selalu lebih rendah dibanding figur yang sama di negara-negara tetangga, seperti Malaysia (4,2%) dan Singapura (3,0%). Hal itu membuat pendidikan di negeri ini makin terasa tertinggal, bahkan dari perkembangan pendidikan di negeri-negeri jiran yang sebelumnya jauh lebih terbelakang dari Indonesia.
Orde Reformasi bangkit dengan janji perhatian yang lebih besar untuk memajukan dunia pendidikan. Lewat amandemen Konstitusi, Pasal 31 UUD 1945 yang semula terdiri dari dua ayat diberikan perubahan dan tambahan menjadi 5 ayat, yang menunjukkan kemauan dan komitmen politik untuk mendukung kemajuan pendidikan. Kuatnya kemauan dan komitmen politik ini antara lain tercermin dari mandat konstitusi yang mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara (ayat 2), dan pencantuman secara eksplisit mengenai anggaran pendidikan yang sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD (ayat 3).
Pada kenyataannya, masih saja ada jarak lebar antara teks-teks tertulis yang diamanatkan konstitusi dengan pelaksanaan di lapangan. Selain perlu waktu, terbukti pula bahwa dukungan anggaran saja tidak cukup. Tanpa tanggung jawab dan kreativitas penyelenggara negara, besarnya anggaran bisa saja memacu penyalahgunaan keuangan selain sekadar melahirkan berbagai program asal-asalan, asal dapat menyerap anggaran.
Perkara tanggung jawab inilah yang diingatkan oleh Bung Hatta dengan menyarankan pentingnya mengajarkan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan: “Rasa tanggung jawab itu akan hidup dalam dada kita, jika kita sanggup hidup dengan memikirkan lebih dahulu kepentingan masyarakat, keselamatan nusa, dan kehormatan bangsa. Untuk mendapat rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya kita harus mendidik diri kita sendiri dengan rasa cinta akan kebenaran dan keadilan yang abadi.”
Isu penting lainnya dalam pendidikan berorientasi kemajuan adalah usaha memuliakan talenta. Indonesia sebagai masyarakat multi-etnis diberkati multi-DNA, yang mengandung potensi multi-inteligensia dan multi-talenta. Tanda-tandanya bisa dilihat dalam berbagai ajang kompetisi internasional di bidang matematika, fisika, kimia, dan robotik. Anak-anak Indonesia bukan saja bisa bersaing dengan utusan negara-negara terpandang seperti
Amerika Serikat, Jepang dan China, bahkan berungkali bisa mengalahkan mereka.
Di balik kisah yang membanggakan itu, terselip pertanyaan miris, “Bagaimana negara ini bisa memuliakan talenta-talenta terbaik bangsa?” Tanpa komitmen negara dalam menunaikan tugas konstitusionalnya untuk melindungi segenap bangsa dan mencerdasakan kehidupan bangsa, berapa kali pun kita menjuarai berbagai olimpiade sains internasional tidak akan berdampak signifikan bagi kemajuan bangsa.
Alhasil, jalan talenta untuk dapat memajukan Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa komitmen negara dan masyarakat untuk menumbuhkan ekosistem kreativitas yang kondusif, entah berapa banyak talenta-talenta terbaik bangsa yang terbuang sia-sia, atau menempuh jalan kreativitas yang destruktif, atau lebih dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain yang lebih beradab.
[Hangat-News]
0 komentar:
Posting Komentar