Survei: Warga Anggap Polisi Lebih Bersih dari KPK

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan kepercayaan warga terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi menurun dalam kurun waktu tiga tahun terhitung Desember 2008. Warga juga menilai institusi polisi setidaknya "lebih bersih" dari korupsi dibandingkan KPK. "Kecenderungan ini tidak lepas dari persepsi masyarakat dari kasus yang dialami kedua institusi itu," kata Direktur Eksekutif LSI Dodi Ambardi di Jakarta, Minggu 8 Januari 2012. "Tentu seiring dengan informasi yang diterima publik soal persepsi korupsi."

Menurut Dodi, persepsi masyarakat itu tidak terlepas dari kasus yang ditangani KPK. Banyak kasus besar seperti kasus Bank Century dan Nazaruddin yang juga menyeret nama dari institusi KPK. Sedangkan dari institusi kepolisian, "Hanya kasus rekening gendut yang melibatkan polisi."

Adanya persepsi tebang pilih dalan pemberantasan korupsi, kata Dodi, juga ikut mempengaruhi penilaian masyarakat tersebut. Persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK pun anjlok menjadi hanya 49 persen yang menganggap kinerjanya sudah baik. "Padahal Desember 2010 masih 61 persen," ujar Dodi.

Menurut Dodi, temuan ini adalah hasil survei yang digelar lembaganya selama 8-17 Desember 2011 lalu. Namun data survei serupa LSI kumulatif pada 2005 hingga 2011 menunjukkan proporsi persepsi positif publik pada pemberantasan korupsi selalu di atas 50 persen. Adapun persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi sebesar 44 persen.

Survei soal kepercayaan publik terhadap kinerja aparat ini dilakukan dengan menggunakan jumlah sampel sekitar 1.220 orang dengan responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka. Proses wawancara dilangsungkan selama sepuluh hari pada 8 hingga 17 Desember lalu.

Hasil survei LSI yang lain menyebutkan bahwa KPK berada pada urutan keempat terkait dengan opini masyarakat mengenai seberapa bersih lembaga pemerintah dari korupsi. LSI mencatat lembaga pemerintah yang dinilai paling bersih dari korupsi adalah TNI (57,2 persen), Presiden (51 persen), Polri (39,3 persen), KPK (38,5 persen), dan Bank Indonesia (38,2 persen).
[Hangat-News]