hangat-news, Jakarta: Cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi kemacetan yang kian parah di Ibu Kota, hingga kini terus menuai kritik. Organisasi Angkutan Darat atau Organda salah satu yang melontarkan kritik paling keras. Alasannya, akibat pembatasan jam operasional truk masuk Jalan Tol Dalam Kota, Organda mengalami kerugian hingga Rp 12 miliar per hari.
Bahkan, uji coba justru dianggap hanya akan memindahkan kemacetan ke tempat lain. Tak menyelesaikan persoalan macet di Ibu Kota. Boleh dibilang, tak ada bedanya mau di jalan raya ataupun di jalan tol, semuanya macet. Namun, apesnya, truk yang dianggap paling berkontribusi menjadi penyebab kemacetan di jalanan khususnya di jalan bebas hambatan.
Dibatasi sejak 5 Mei silam, mau tak mau sejumlah sopir truk terpaksa mencari jalur alternatif lainnya. Bukannya mempermudah para pengemudi truk, malah memperkeruh kemacetan dan biaya operasional yang membengkak. "Merepotkan, karena masuk tol JORR (Tol Lingkar Luar Jakarta), mahal tuh," cetus salah seorang pengemudi truk. "Udah macet, kecuali kita dibuang ke tol lain, tapi ini tetap macet," sambung sopir truk lainnya.
Jeritan para sopir truk hanya diaminin selama satu hari. Karena faktanya dalam rapat yang dihadiri oleh sejumlah departemen terkait tetap akan meneruskan pembatasan jam operasional hingga 10 Juni mendatang [baca: Tiga Keputusan untuk Jam Operasi Truk].
Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim kebijakan ini telah berhasil mengurangi kemacetan hingga 30 persen. Bahkan, rencananya, kebijakan ini akan dijadikan sebuah peraturan yang permanen.
Persoalan ternyata semakin pelik. Tidak ingin kotanya semrawut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan buru-buru mengeluarkan kebijakan yang sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Wajar memang. Ini mengingat imbas pembatasan truk masuk ke Jalan Tol Dalam Kota mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Truk-truk besar akhirnya dialihkan ke Jalan Tol Serpong. Hasilnya pun dapat ditebak, Kota Tangerang jadi lebih macet dan padat. Dan bukan hanya Tol Serpong yang terkena imbasnya.
Kebijakan pelarangan truk dan kontainer masuk Jalan Tol Dalam Kota oleh Pemprov DKI dan Tangerang Selatan juga memicu penumpukan truk di pelabuhan Merak, Banten. Ribuan truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Sumatra tertahan hingga dua kilometer di luar areal pelabuhan.
Yang pasti, langkah Pemprov DKI Jakarta tetap mempertahankan atau mencabut larangan operasional truk masuk Jalan Tol Dalam Kota, semuanya punya konsekuensi. Pro maupun kontra pun bermunculan. "Asal ada jalan keluarnya, nggak masalah." ujar seorang sopir truk.
Lantas, mana yang akan dipilih warga Ibu Kota terkait pembatasan jam operasional truk ke Jalan Tol Dalam kota?(hangat-news)
0 komentar:
Posting Komentar