Rhania - hangat-news
Jakarta - Industri film meminta tambahan anggaran subsidi untuk mengembangkan film bermutu. Industri percaya hal ini dapat mengurangi pembuatan film horor yang 'berbau' porno.
Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional Deddy Mizwar menyatakan saat ini anggaran pemerintah untuk dunia perfilman masih sangat kecil, yaitu sekitar Rp 900 miliar.
"Insentif pemerintah itu gak ada, ya bagaimana, anggaran buat film hanya Rp 900 miliar, kan aneh, gue saja bikin film segitu nilainya," tegasnya saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Minggu (15/5/2011).
Padahal, Deddy menyebutkan ada 4 hal yang perlu dilakukan dengan anggaran tersebut. Pertama, subsidi untuk film-film bermutu yang saat ini jarang dilirik produser karena dianggap tidak menjual.
"Dengan subsidi ini, kamu bisa buat film, kesempatan bagi siapapun, Indonesia kan banyak yang bisa buat film bagus, tapi sekarang siapa yang mau membiayai. Orang dagang carilah yang untung buat gue, makanya tidak bisa semua produk budaya diserahkan kepada pedagang, kecuali kalau industrinya sudah mapan, kayak Amerika," jelasnya.
Makanya subsidi ini bisa mencegah film-film hantu porno karena disubsidi film yang bermutu," imbuh Deddy.
Selain itu, Deddy menyatakan anggaran pemerintah itu juga digunakan sebagai bentuk apresiasi bagi dunia perfilman, baik melalui pameran di dalam dan di luar negeri, serta digunakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan.
Kemudian, untuk pendataan lokasi pengambilan gambar yang bisa disampaikan ke dunia internasional. Pendataan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena dibutuhkan tim khusus. Namun, hasilnya dapat menambah penerimaan negara melalui devisa.
"Pendataan tempat kan perlu tim yang luar biasa, jadi orang tinggal klik di mana Danau Toba, nanti datanya tersedia, data itu kan seharusnya ada, kan kalau mereka ke mari nambah devisa, kita juga bisa belajar," jelasnya.
Deddy menambahkan belum lagi anggaran untuk pendidikan perfilman, seperti beasiswa bagi lulusan sarjana film dan pengembangkan infrastruktur film, seperti pembangunan bioskop.
"Sekarang ini dari 500 kabupaten, yang 50 kabupaten yang punya (bioskop), yang lain buta informasi tentang film, yang mungkin dia lakukan nungguin TV atau bajakan. Jadi kalau ketemu teman di Kebumen, lu ngomongin film apa, dia bingung, padahal deket kan. Kasihan kan kayak primitif teman-teman kita itu,"keluhnya.
Untuk itu diperlukan anggaran yang lebih besar guna mengubah pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik.
"Makanya perlu harus besar sebab film itu merupakan produk budaya yang sangat memengaruhi pola pikir masyarakat. Film itu gak ada batas ruang dan waktu, semua tembus, kapan saja," tandasnya.
0 komentar:
Posting Komentar